Radargempita.co.id
Hukum, – Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Sekretariat Dukungan Kabinet RI di Balai Besar Rehabilitasi BNN, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5).
Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi antar-lembaga dalam upaya penanganan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia.
Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, menyampaikan apresiasi atas dukungan Sekretariat Dukungan Kabinet RI terhadap pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Foto: Istimewa
Menurutnya, dukungan tersebut telah terjalin melalui pengawalan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN sejak beberapa periode terakhir hingga proses penyusunan rancangan Perpres RAN P4GN 2026–2029.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan program P4GN secara berkelanjutan,” ujar Tantan, dikutip laman BNN.go.id, Kamis (14/05).
Sementara itu, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Sekretariat Dukungan Kabinet RI, Purnomo Sucipto, mengatakan kunjungan kerja dilakukan untuk melihat secara langsung pelayanan rehabilitasi yang dijalankan BNN sebagai bentuk kehadiran negara dalam menangani persoalan narkotika.
Foto: Istimewa
Selain meninjau layanan rehabilitasi, rombongan juga menyerap informasi terkait capaian dan tantangan yang dihadapi BNN, termasuk dampak penyesuaian anggaran pemerintah terhadap optimalisasi program rehabilitasi dan pencegahan narkotika.
Dalam pemaparannya, BNN memperkenalkan sejumlah inovasi layanan rehabilitasi dan pencegahan, seperti rehabilitasi keliling, tele-rehabilitasi, Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), SINARI Sekolah, program ANANDA BERSINAR, hingga Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN).
Purnomo mengapresiasi berbagai inovasi tersebut, khususnya yang berfokus pada pendekatan rehabilitasi dan penyelamatan generasi muda dari ancaman narkotika. Ia menegaskan persoalan narkotika merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh pihak agar penanganannya tetap menjadi prioritas nasional.
Hasil pemantauan dan masukan dalam kunjungan kerja tersebut, lanjutnya, akan menjadi bahan koordinasi dan pelaporan guna mendukung penguatan kebijakan penanggulangan narkotika di tingkat nasional.
(Redaksi)
