Radargempita.co.id
JAKARTA, — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan izin kepada jajaran TNI untuk membantu kepolisian dalam menangani maraknya aksi begal di sejumlah wilayah.
Namun, keterlibatan prajurit TNI ditegaskan hanya sebatas mendukung pengamanan dan perlindungan masyarakat, bukan melakukan penegakan hukum.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan, hingga saat ini tidak ada instruksi khusus terkait operasi pemberantasan begal. Meski demikian, Panglima TNI memberikan lampu hijau bagi prajurit di lapangan untuk membantu Polri menjaga situasi keamanan.
“Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun mengizinkan jajaran TNI membantu Polri sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat,” ujar Nas saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (26/05).
Nas menegaskan, TNI tidak akan terlibat dalam proses penangkapan, pemeriksaan, maupun penindakan hukum terhadap pelaku begal. Seluruh proses hukum tetap menjadi kewenangan Polri.
Menurut dia, koordinasi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat guna menghindari tumpang tindih tugas di lapangan serta memastikan penanganan berjalan sesuai koridor hukum.
“TNI dan Polri selalu bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dalam aturan yang berlaku,” katanya.
Aksi begal belakangan kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kasus terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jakarta. Di wilayah Jakarta Barat, kasus pembegalan disebut kerap terjadi di sejumlah titik rawan.
Merespons kondisi tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat berencana memperluas pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area yang dinilai rawan kejahatan jalanan.
Terpisah, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengatakan, pemasangan CCTV akan dilakukan secara mandiri oleh pemerintah maupun melibatkan berbagai pihak, termasuk pengelola gedung, perkantoran, dan pelaku usaha.
“Kami akan mengimbau seluruh komponen di wilayah Jakarta Barat untuk memperkuat pengamanan CCTV di area masing-masing,”pungkas Iin.
Pemerintah Kota Jakarta Barat juga segera menerbitkan surat imbauan resmi terkait pemasangan CCTV sebagai bagian dari upaya peningkatan keamanan wilayah.
(Lie)
