Radargempita.co.id
Yahukimo, Papua Pegunungan, – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta aparat TNI dan Polri memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Yahukimo.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam dialog bersama keluarga prajurit di Koramil 1715/06 Dekai, Selasa, Gibran menyampaikan apresiasi atas peran TNI–Polri yang selama ini menjaga situasi di wilayah yang tergolong rawan konflik tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras TNI dan Polri. Harapannya, kondisi tetap aman agar seluruh program pemerintah bisa masuk dan dimanfaatkan masyarakat,” ujar Gibran, Selasa (21/04).
Ia menegaskan, kunjungan kerjanya ke Yahukimo tidak membawa kepentingan lain selain memastikan pelaksanaan program pemerintah pusat.
Sejumlah program yang menjadi fokus antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), pembangunan rumah subsidi, serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Gibran, keberhasilan implementasi program-program tersebut sangat bergantung pada situasi keamanan yang kondusif. “Jika Yahukimo aman, berbagai program prioritas dapat didorong maksimal di wilayah ini,” katanya.
Kabupaten Yahukimo diketahui merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan keamanan cukup tinggi akibat aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB). Karena itu, stabilitas menjadi faktor utama dalam percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
Kunjungan Wapres ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya keamanan sebagai fondasi pembangunan, khususnya di wilayah terpencil dan rawan konflik.
Selama sekitar tiga jam berada di Yahukimo, Gibran meninjau pelaksanaan program MBG di Sekolah Kristen Yahukimo serta fasilitas layanan kesehatan di RSUD Dekai. Ia juga berdialog dengan keluarga prajurit di Koramil 1715/06 Dekai yang berperan dalam pengamanan wilayah.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, serta Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol.
(R.Tarigan)
