Radargempita.co.id
MEDAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik jual beli dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumut. Pernyataan tegas ini disampaikan Erni saat menerima aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2026).
Di hadapan para mahasiswa, Erni memastikan seluruh tuntutan yang disampaikan akan menjadi perhatian serius lembaga legislatif daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD Sumut tidak hanya menerima aspirasi secara seremonial, tetapi juga akan menindaklanjutinya melalui mekanisme resmi.
“Kami akan mengawal, memantau, dan meminta aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki persoalan ini. Baik Polda Sumut maupun Kejaksaan Tinggi Sumut harus menindaklanjuti jika memang ditemukan indikasi pelanggaran,” ujar Erni.
Erni menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah menerbitkan rekomendasi tertulis kepada instansi terkait hingga ke tingkat nasional. Dokumen aspirasi akan disiapkan oleh tim humas DPRD Sumut dan ditandatangani pada hari yang sama sebelum dikirimkan via surat elektronik dan disusul dengan surat resmi.
“Hari ini juga dokumen aspirasi akan disiapkan untuk saya tanda tangani. Setelah itu akan langsung kami kirim melalui surat elektronik dan disusul surat resmi,” katanya. Ia menambahkan bahwa proses administrasi untuk tuntutan BEM USU akan dipercepat mengingat isu tersebut dinilai mendesak dan meresahkan publik.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Erni berjanji akan menyerahkan bukti pengiriman maupun bukti penerimaan surat kepada perwakilan mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk membuktikan keseriusan DPRD Sumut dalam mengawal aspirasi rakyat.
“Kami akan memberikan bukti bahwa surat tersebut benar-benar telah dikirim dan diterima. Ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa,” tuturnya.
Erni juga meminta mahasiswa bersabar menunggu proses tindak lanjut tersebut sembari meyakinkan bahwa DPRD Sumut memiliki rekam jejak yang baik dalam mendorong berbagai aspirasi publik hingga mendapat respons dari pemerintah pusat. (Ril)
