Radargempita.co.id
Jakarta, – Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/6/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan yang mereka kemas dalam agenda bertajuk “Tritura Kembali” atau Tiga Tuntutan Rakyat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tiga tuntutan utama, yakni pemulihan ekonomi dan politik nasional, pemberantasan inkompetensi pejabat publik, serta pengembalian supremasi sipil.
Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti, Arief, mengatakan bahwa ketiga tuntutan tersebut merupakan respons terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi perhatian masyarakat.
“Mahasiswa membawa tiga tuntutan utama, yaitu memulihkan ekonomi dan politik nasional, memberantas inkompetensi pejabat publik, serta mengembalikan supremasi sipil,” ujarnya pada Jum’at.
Pada sektor ekonomi dan politik, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, menekan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ketersediaan BBM bersubsidi, serta menghentikan praktik pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara dalam tuntutan terkait evaluasi pejabat publik, massa aksi meminta pemerintah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mereka menilai komunikasi publik pemerintah perlu diperbaiki agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami secara lebih efektif oleh masyarakat.
Di bidang supremasi sipil, mahasiswa menyampaikan penolakan terhadap Undang-Undang Polri, mendesak pembebasan tahanan politik, penghentian tindakan represif aparat, serta menolak proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di kawasan Gedung DPR RI dengan pengawalan aparat kepolisian. Sebelum bergerak menuju lokasi aksi, massa mahasiswa terlebih dahulu berkumpul di Tugu 12 Mei Reformasi Trisakti sebagai titik konsolidasi.
Aksi ini menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai isu nasional yang mereka nilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi dari pemerintah serta para pemangku kebijakan.
(Lie)
