Radargempita.co.id, — Di tengah peta geopolitik global, Djibouti tampil sebagai anomali: negara kecil dengan populasi kurang dari satu juta jiwa, namun menjadi lokasi konsentrasi pangkalan militer asing paling padat di dunia.
Djibouti adalah negara republik di Tanduk Afrika, bertetangga dengan Eritrea dan Somalia, yang beribu kota di Kota Djibouti. Terletak strategis di jalur perdagangan Laut Merah, negara kecil ini (bekas koloni Prancis) beriklim gersang, berpenduduk ~1 juta jiwa, dan dikenal sebagai pangkalan militer internasional serta pusat transit perdagangan.
Sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Jepang, dan Italia menempatkan instalasi militernya hanya dalam radius beberapa kilometer di sepanjang pesisir negara tersebut.
Foto: Istimewa
Fenomena ini bukan tanpa alasan. Secara strategis, Djibouti berada di jalur sempit Selat Bab el-Mandeb—penghubung vital antara Laut Merah dan Teluk Aden—yang dilalui sekitar 12 persen perdagangan maritim dunia setiap hari.
Selain itu, sebagian besar kabel serat optik yang menghubungkan Eropa dan Asia juga melintasi kawasan ini, menjadikannya titik krusial bagi arus data global.
Presiden Djibouti, Ismail Omar Guelleh, memanfaatkan posisi geografis tersebut sebagai aset utama negara. Di bawah kepemimpinannya selama lebih dari dua dekade, Djibouti membuka diri bagi kehadiran militer asing sebagai bagian dari strategi keamanan sekaligus sumber pemasukan negara.
Kepentingan Global Bertemu di Satu Titik
Keberadaan pangkalan militer di Djibouti berfungsi sebagai pusat logistik, intelijen, serta pengamanan jalur pelayaran internasional.
Setelah peristiwa Serangan 11 September 2001, Amerika Serikat menjadikan Djibouti sebagai basis utama operasinya di Afrika melalui Camp Lemonnier, satu-satunya pangkalan permanen AS di benua tersebut.
Sementara itu, Prancis mempertahankan kehadiran militernya sejak masa kolonial hingga pascakemerdekaan Djibouti pada 1977.
Negara-negara lain seperti Jepang, Italia, dan Tiongkok menyusul, terutama didorong oleh meningkatnya ancaman pembajakan di perairan Somalia pada akhir 2000-an.
Sebagai negara dengan kepentingan dagang besar, Jepang sangat bergantung pada stabilitas jalur laut ini. Ribuan kapal niaga Jepang melintasi Bab el-Mandeb setiap tahun, menjadikan pengamanan kawasan sebagai prioritas strategis.
Foto: Istimewa
“Geografi adalah Sumber Daya Kami”
Djibouti tidak memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, pemerintah setempat menjadikan letak geografis sebagai “komoditas utama”. Negara ini memperoleh pemasukan signifikan dari sewa pangkalan militer:
Amerika Serikat dilaporkan membayar sekitar 65 juta dolar AS per tahun, diikuti Prancis 30 juta dolar, Tiongkok 20 juta dolar, serta Jepang dan Italia masing-masing beberapa juta dolar.
“Geografi kami adalah sumber daya nasional utama—seperti minyak bagi negara-negara Teluk,” ujar seorang pejabat Djibouti dalam pernyataan kepada media internasional, dilansir Nationalgeographic.co.id, Selasa, (21/04).
Selain aspek militer, Djibouti juga menjadi arena persaingan ekonomi global. Investasi besar dari Tiongkok, termasuk pembangunan pelabuhan dan jalur kereta api yang menghubungkan Ethiopia ke laut, memperkuat posisi negara itu sebagai mitra utama.
Pada 2024, hubungan antara Djibouti dan Tiongkok ditingkatkan menjadi “kemitraan strategis komprehensif”, level diplomatik tertinggi Beijing. Langkah ini menandai pergeseran keseimbangan pengaruh di kawasan, sekaligus memicu kekhawatiran di Washington.
Meski demikian, Djibouti berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan besar. Pemerintahnya menegaskan tidak berpihak pada satu negara, melainkan memanfaatkan kompetisi global untuk kepentingan pembangunan nasional.
Dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan kawasan Indo-Pasifik, posisi Djibouti kian vital dalam percaturan geopolitik global.
Negara kecil ini menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu ditentukan oleh luas wilayah atau sumber daya alam, melainkan oleh kemampuan memanfaatkan posisi strategis di panggung dunia.
Djibouti kini bukan sekadar titik di peta, melainkan simpul penting yang menghubungkan kepentingan militer, ekonomi, dan teknologi dari berbagai negara besar.
(Lie)
