Radargempita.co.id
Sumatera Utara, – Pemadaman listrik massal yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatera memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Blackout yang mengganggu aktivitas ekonomi, layanan publik, hingga komunikasi masyarakat dinilai bukan sekadar gangguan teknis, melainkan indikasi lemahnya tata kelola sistem ketenagalistrikan nasional.
Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pemuda Desa (DPN SPEDA) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PLN, termasuk Direktur Utama PLN, menyusul gangguan listrik besar yang disebut menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pengurus DPN SPEDA, Romario Simbolon, menilai masyarakat tidak boleh terus menjadi korban akibat lemahnya sistem kelistrikan nasional yang selama ini kerap dijelaskan sebagai persoalan teknis.
“Ini bukan sekadar listrik padam. Ini kegagalan sistemik. Ketika satu gangguan transmisi saja mampu membuat sebagian besar Sumatera lumpuh, maka ada yang salah dalam manajemen, mitigasi, dan kesiapan sistem nasional,” ujar Romario kepada awak media, Senin (25/05).
Menurutnya, dampak blackout langsung dirasakan masyarakat kecil dan pelaku usaha. Pedagang kehilangan pendapatan harian, sejumlah UMKM mengalami kerugian akibat barang dagangan rusak, sementara layanan internet, komunikasi, SPBU, hingga mesin ATM ikut terganggu. Aktivitas industri pun disebut tersendat, bahkan beberapa rumah sakit harus mengandalkan genset darurat.
“Yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Mereka kehilangan pemasukan dalam hitungan jam tanpa ada kepastian kompensasi. Sementara pejabat hanya tampil meminta maaf di depan kamera,” katanya.
Lebih lanjut, DPN SPEDA menilai permintaan maaf PLN belum cukup menjawab besarnya dampak sosial dan ekonomi akibat pemadaman tersebut. Organisasi itu juga mempertanyakan efektivitas modernisasi infrastruktur energi nasional yang selama ini diklaim pemerintah dan PLN.
“Bagaimana mungkin sistem yang disebut modern bisa runtuh hanya karena satu gangguan transmisi? Publik berhak mempertanyakan ketahanan dan pengelolaan sistem kelistrikan nasional,” ujar Romario.
Karena itu, DPN SPEDA meminta Presiden serta BP BUMN (Badan Pengaturan BUMN), segera melakukan audit menyeluruh terhadap PLN, termasuk mengevaluasi posisi Direktur Utama beserta jajaran direksi yang dianggap gagal menjaga stabilitas pasokan listrik nasional.
“Kalau blackout sebesar ini tidak diikuti evaluasi besar-besaran terhadap pimpinan PLN, maka publik akan melihat negara tidak serius melindungi rakyat dari kegagalan layanan strategis,” tegasnya.
Romario menambahkan, blackout di Sumatera menjadi peringatan serius terhadap ketahanan energi nasional. Menurutnya, listrik kini bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan tulang punggung utama aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Ketika listrik lumpuh, perdagangan lumpuh, pelayanan publik terganggu, komunikasi terhenti, dan kepercayaan masyarakat ikut terdampak. Negara harus hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar permintaan maaf,” pungkas Romario.
(Red)
