Menu

Mode Gelap
Sinergitas Polres Pelabuhan Belawan & Pemkab Deli Serdang Dukung Ketahanan Pangan

Berita

Mantan Aktivis 98 Kamper: Reformasi Harus Bermuara pada Pemerataan Kesejahteraan

badge-check


					Mantan Aktivis 98 Kamper: Reformasi Harus Bermuara pada Pemerataan Kesejahteraan Perbesar

Radargempita.co.id

Jakarta, – Mantan aktivis 98, Kamper, menyatakan dukungannya terhadap sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sembari menegaskan komitmen untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kamper dalam pernyataan politik bertajuk “Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran”.

Menurut Kamper, dinamika politik nasional yang berkembang saat ini perlu disikapi secara objektif. Ia menilai sejumlah agenda pemerintahan mulai mengarah pada realisasi cita-cita Reformasi 1998, khususnya dalam pemberantasan korupsi, penataan pengelolaan sumber daya alam, dan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak ingin terjebak dalam polarisasi politik. Yang kami sampaikan merupakan pandangan berdasarkan perkembangan yang kami amati. Banyak cita-cita Reformasi 1998 justru mulai diimplementasikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Kamper, pada Sabtu dinihari (27/06).

Meski memberikan dukungan, Kamper mengingatkan bahwa para aktivis Reformasi tetap akan menjalankan fungsi kontrol sebagai bagian dari semangat demokrasi.

“Saya akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai kepentingan rakyat. Di sisi lain, kami tetap akan memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan,” katanya.

Kamper juga mengajak seluruh pelaku Reformasi 1998 melakukan evaluasi terhadap perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade. Menurutnya, demokrasi politik belum sepenuhnya diiringi dengan demokratisasi ekonomi sehingga manfaat reformasi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia menilai Indonesia perlu memperkuat konsep sosio-demokrasi, yaitu demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga menghadirkan keadilan ekonomi melalui pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pernyataan politik tersebut, Kamper menyampaikan sembilan sikap politik sebagai bentuk dukungan sekaligus pengawalan terhadap pemerintahan, yakni:

1. Mendukung pemberantasan korupsi, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan rakyat.

2. Mendukung pemberantasan korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam dan kebocoran penerimaan negara.

3. Mendukung penertiban kawasan hutan serta redistribusi lahan secara transparan kepada masyarakat.

4. Mengawal semangat antikorupsi dan efisiensi birokrasi agar tidak disalahgunakan demi kepentingan kelompok dan golongan.

5. Mendukung restrukturisasi APBN guna memperkuat program-program kerakyatan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tetap mendorong transparansi dan evaluasi tata kelola.

6. Menegaskan anggaran pendidikan harus tetap meningkat sesuai amanat konstitusi dan tidak dikurangi akibat pelaksanaan program MBG.

7. Mengajak seluruh elemen bangsa menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa menghambat program-program strategis nasional.

8. Mendorong persatuan nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik global dengan tetap menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

9. Mendorong penyediaan alat-alat modern bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Kamper menegaskan bahwa dukungan yang diberikan bukan merupakan “cek kosong” kepada pemerintah. Menurutnya, gerakan Reformasi akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan berpihak kepada rakyat, bebas dari praktik korupsi, serta tidak disalahgunakan.

Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang tegas, termasuk penyitaan aset hasil korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, menjaga kedaulatan ekonomi nasional, serta tetap membuka ruang kritik sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998.

 

(Redaksi)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

25 Kasus Begal di Medan Ungkap, 7 Pelaku Diamankan Polisi

1 Juli 2026 - 01:11 WIB

Razia Narkoba di Kafe Patumbak Dihadang Massa, Empat Orang Ditahan, Dua Lainnya Masih Diburu

30 Juni 2026 - 17:25 WIB

HUT Jakarta ke-499, PAM JAYA Anugerahkan Jakarta Water Hero 2026 dan Rekor MURI Sambungan Rumah

30 Juni 2026 - 14:44 WIB

Standar Pelayanan LRT Jabodebek Jadi Referensi Peningkatan Layanan Transportasi Publik

30 Juni 2026 - 13:38 WIB

Polres Batu Bara Amankan Enam Tersangka Narkoba, Salah Satunya Anak di Bawah Umur

30 Juni 2026 - 12:46 WIB

Trending di Breaking News

Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan