Radargempita.co.id
Sejarah, – Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya ditulis oleh tangan para lelaki. Di balik meja diplomasi dan kebijakan sosial awal kemerdekaan, muncul nama Mr. Maria Ulfah. Ia bukan sekadar pelengkap kabinet, melainkan seorang pendobrak zaman: perempuan Indonesia pertama yang menyandang gelar Sarjana Hukum (Master in de Rechten) dan menteri perempuan pertama di tanah air.
Jejak Akademis di Leiden dan Pengaruh Sjahrir
Lahir pada 18 Agustus 1911 dari keluarga ningrat intelektual, Maria Ulfah mewarisi ketajaman berpikir dari ayahnya, Raden Mochammad Achmad, Bupati Kuningan. Pada tahun 1929, ia bertolak ke Belanda untuk menimba ilmu di Universitas Leiden.
Di sana, kesadarannya akan emansipasi mulai bertransformasi menjadi semangat kemerdekaan nasional. Pertemuannya dengan tokoh-tokoh besar seperti Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, dan terutama Sutan Sjahrir, membentuk ideologinya secara tajam. Sjahrir-lah yang memperkenalkannya pada literatur politik kiri dan perjuangan buruh, yang nantinya menjadi landasan perjuangan Maria dalam mengangkat derajat kaum perempuan.
Foto: Istimewa (Maria Ulfah Santoso dalam Kongres Wanita)
Menteri Sosial di Tengah Pusaran Revolusi
Setahun setelah Proklamasi, tepatnya pada 1946, Presiden Soekarno mempercayakan kursi Menteri Sosial kepada Maria Ulfah dalam Kabinet Sjahrir II. Jabatan ini menjadikannya perempuan pertama yang duduk di kursi pemerintahan tinggi Indonesia.
Kariernya tidak berhenti di sana. Maria tercatat sebagai sosok yang multifungsi; ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Perdana Menteri, Ketua Panitia Sensor Film (1950-1961), hingga anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada 1968. Atas jasa-jasanya, negara menganugerahinya Bintang Mahaputera Utama pada tahun 1973.
Arsitek di Balik Pemilihan Linggarjati
Salah satu peran krusial Maria Ulfah yang jarang tersorot adalah pengaruhnya dalam Perundingan Linggarjati. Ketika diplomasi antara Indonesia dan Belanda menemui jalan buntu terkait lokasi pertemuan, Maria Ulfah muncul dengan solusi cerdas.
Ia mengusulkan Linggarjati di Kuningan sebagai tempat alternatif. Pilihan ini bukan sekadar nostalgia masa kecil, namun sebuah langkah strategis. Sebagai putri mantan Bupati Kuningan, ia mampu memberikan jaminan keamanan dan logistik yang meyakinkan bagi kedua belah pihak. Di sanalah, salah satu naskah diplomatik terpenting dalam sejarah RI akhirnya dirumuskan.
Akhir Perjalanan Sang Pejuang
Maria Ulfah wafat pada 15 April 1988, meninggalkan warisan berupa keberanian bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke ranah hukum dan politik. Jasadnya kini bersemayam di Taman Makam Pahlawan Kalibata, sebuah penghormatan tertinggi bagi seorang srikandi yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk keadilan dan kedaulatan bangsa.
“Bagi Maria, hukum bukan sekadar teks, melainkan alat untuk membebaskan mereka yang tertindas.”
