Radargempita.co.id
Internasional, — Mantan Perdana Menteri China, Zhu Rongji, meninggal dunia pada usia 97 tahun di Beijing, Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Kabar duka tersebut dilaporkan kantor berita resmi China, Xinhua.
Zhu dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam reformasi ekonomi China pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Selama menjabat sebagai perdana menteri periode 1998–2003, ia dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas, terbuka dan berani mengambil kebijakan yang tidak populer.
Salah satu warisan terbesar Zhu adalah restrukturisasi perusahaan milik negara, pembenahan sistem perpajakan dan sektor keuangan, serta upaya meningkatkan efisiensi badan usaha pemerintah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari proses transformasi ekonomi China menuju sistem yang lebih berorientasi pasar, meski tetap mempertahankan kepemilikan negara pada sektor-sektor strategis.
Reformasi Ekonomi dan Perusahaan Negara
Zhu menghadapi tantangan besar ketika memimpin perekonomian China. Pemerintah saat itu berupaya mengatasi perusahaan negara yang tidak efisien, mengendalikan inflasi, serta memperkuat kondisi fiskal dan perbankan.
Restrukturisasi perusahaan milik negara berdampak besar terhadap dunia kerja karena jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Namun, dari perspektif pemerintah China saat itu, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing industri.
Zhu tidak memilih privatisasi ekonomi secara menyeluruh. Sebaliknya, pemerintah mempertahankan kepemilikan atas sektor-sektor strategis, sembari mendorong perusahaan negara beroperasi dengan prinsip efisiensi dan keuntungan.
Sebelum menjadi perdana menteri, Zhu juga memperoleh reputasi sebagai pejabat yang mampu menangani persoalan ekonomi. Pada awal 1990-an, ketika menjabat wakil perdana menteri, ia mengambil langkah untuk mengendalikan inflasi, termasuk memperketat kredit bagi perusahaan negara yang mengalami kerugian.
Peran Penting dalam Keanggotaan WTO
Zhu juga memiliki peran penting dalam proses panjang China menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Dalam upaya memperoleh dukungan Amerika Serikat, Zhu datang ke Washington pada 1999 dan menawarkan sejumlah konsesi terkait pembukaan pasar China. Negosiasi tersebut tidak mudah dan sempat menghadapi penolakan karena sejumlah pihak menilai tawaran Beijing belum memadai.
Di dalam negeri, Zhu juga menghadapi kritik karena dianggap memberikan terlalu banyak konsesi. Namun, proses negosiasi terus berjalan hingga China akhirnya resmi menjadi anggota WTO pada Desember 2001.
Keanggotaan WTO kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam keterbukaan ekonomi China. Integrasi yang lebih dalam dengan perdagangan global turut mempercepat perkembangan sektor manufaktur, ekspor dan investasi asing.
Dari Shanghai hingga Pemerintahan Pusat
Zhu Rongji lahir di Hunan pada 23 Oktober 1928. Kariernya sempat terhenti setelah ia dicap sebagai bagian dari kelompok “kanan” pada 1957 karena pandangannya yang mendukung sejumlah reformasi di Hungaria dan Yugoslavia.
Pada masa Revolusi Kebudayaan 1966–1976, Zhu mengalami pengasingan ke pedesaan dan menjalani pekerjaan kasar. Kariernya kemudian dipulihkan setelah perubahan politik pada akhir 1970-an.
Karier Zhu kembali berkembang hingga ia menjadi wakil sekretaris Partai Komunis China di Shanghai pada 1987 dan wali kota Shanghai pada 1988.
Ketika memimpin Shanghai pada 1989, Zhu dikenal mengambil pendekatan yang relatif moderat dalam menghadapi ketegangan politik dan demonstrasi. Pengalaman tersebut turut memperkuat reputasinya sebagai pejabat yang mampu menangani situasi sulit tanpa memperbesar eskalasi.
Pada 1991, Zhu ditunjuk sebagai wakil perdana menteri. Dua tahun kemudian, ia masuk Komite Tetap Politbiro. Pada 1998, ia dipercaya menjadi perdana menteri China.
Dikenal Tegas dan Berani Mengkritik
Zhu dikenal luas karena gaya komunikasinya yang lugas dan keras. Ia tidak segan mengkritik pejabat yang dianggap tidak kompeten serta menuntut aparatur pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang dijalankan.
Salah satu pernyataannya yang terkenal muncul pada 1998 ketika ia memperingatkan keras praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Pernyataan tersebut menggambarkan sikap Zhu yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda penting pemerintahannya.
Ia juga beberapa kali menunjukkan kesediaan mengambil tanggung jawab atas kegagalan pemerintah.
Dalam penanganan banjir besar pada 1998, yang menewaskan ribuan orang, Zhu mengkritik buruknya kualitas sejumlah tanggul. Pada 2001, ia bahkan menyampaikan permintaan maaf melalui televisi nasional setelah ledakan di sebuah gedung sekolah di China selatan menewaskan sedikitnya 42 orang, sebagian besar di antaranya anak-anak.
Warisan di Tengah Transformasi China
Warisan Zhu Rongji tidak hanya terkait dengan masa jabatannya sebagai perdana menteri, tetapi juga dengan perubahan mendasar dalam pengelolaan ekonomi China.
Restrukturisasi perusahaan negara, pembenahan fiskal, reformasi perbankan, pengendalian inflasi dan integrasi China ke dalam perdagangan global menjadi bagian dari kebijakan yang membentuk arah perekonomian negara tersebut pada awal abad ke-21.
Zhu meninggalkan catatan sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit, meski kebijakannya tidak selalu populer. Keanggotaaan China di WTO pada 2001 menjadi salah satu tonggak penting yang kemudian memperkuat posisi negara itu dalam perekonomian global.
Bagi China, Zhu Rongji merupakan bagian penting dari generasi pemimpin yang meneruskan agenda reformasi dan keterbukaan ekonomi setelah era Deng Xiaoping. Kiprahnya menjadi salah satu bab penting dalam perjalanan transformasi China dari ekonomi yang lebih tertutup menuju salah satu pusat perdagangan dan industri terbesar dunia.
(Red)
