Radargempita.co.id
Tokoh Profil, — Sejarah Indonesia pasca-peristiwa 1965 tidak hanya berkaitan dengan pergolakan politik dan kekerasan, tetapi juga menyangkut nasib individu dan kelompok yang mengalami perubahan kehidupan secara drastis. Salah satu tokoh yang penting dikaji adalah Umi Sardjono, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).
Sebelum 1965, Gerwani merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia dengan jaringan di berbagai daerah. Organisasi ini aktif dalam sejumlah kegiatan sosial dan pendidikan, termasuk pemberantasan buta huruf, serta menyuarakan persoalan perkawinan, kesejahteraan perempuan, dan hak-hak perempuan.
Peran tersebut menempatkan Umi Sardjono sebagai salah satu figur dalam perkembangan gerakan perempuan Indonesia pada masa itu. Namun, posisi politik Gerwani yang memiliki kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat organisasi tersebut berada dalam situasi rentan ketika terjadi krisis politik pada 1965.
Pasca-peristiwa Gerakan 30 September (G30S), Gerwani menjadi sasaran kampanye politik dan propaganda yang kemudian membentuk stigma kuat terhadap organisasi tersebut. Dalam narasi yang berkembang pada masa Orde Baru, anggota Gerwani dikaitkan dengan berbagai tuduhan terkait peristiwa di Lubang Buaya. Sejumlah kajian sejarah kemudian menunjukkan bahwa narasi mengenai keterlibatan perempuan Gerwani dalam penyiksaan dan mutilasi para jenderal menjadi bagian penting dari propaganda politik pasca-1965, sehingga perlu ditempatkan secara kritis berdasarkan sumber sejarah yang dapat diverifikasi.
Dampaknya terhadap para anggota dan pengurus Gerwani sangat besar. Umi Sardjono kehilangan kebebasan dan ruang untuk menjalankan aktivitas publik. Ia kemudian menjadi salah satu tahanan politik perempuan yang mengalami penahanan dalam situasi politik pasca-1965.
Pada 1971, Umi Sardjono bersama sejumlah tahanan politik perempuan lainnya dipindahkan ke Plantungan, Jawa Tengah. Kompleks tersebut sebelumnya merupakan rumah sakit yang digunakan untuk merawat penderita kusta. Di tempat itu, para tahanan politik perempuan menjalani kehidupan dalam pengasingan dengan keterbatasan kebebasan dan ketidakpastian mengenai masa depan mereka.
Plantungan kemudian menjadi salah satu simbol penting dalam sejarah penahanan politik perempuan Indonesia setelah 1965. Kisah para perempuan yang ditahan di tempat tersebut memperlihatkan bagaimana perubahan politik dapat berdampak panjang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, kebebasan, serta posisi seseorang dalam masyarakat.
Perjalanan hidup Umi Sardjono menunjukkan bahwa sejarah tidak semata-mata dibentuk oleh tokoh yang berada di pusat kekuasaan. Di balik perubahan politik nasional terdapat individu yang kehilangan kebebasan, pekerjaan, reputasi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.
Karena itu, sejarah Umi Sardjono dan Gerwani penting ditempatkan dalam kajian yang kritis dan berimbang. Penilaian terhadap posisi politik Gerwani maupun hubungan organisasi tersebut dengan PKI tetap menjadi bagian dari perdebatan sejarah. Namun, fakta mengenai penahanan dan marginalisasi terhadap perempuan pasca-1965 juga merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan.
Mengkaji kembali perjalanan Umi Sardjono bukan berarti mengabaikan kompleksitas politik 1965. Sebaliknya, kajian tersebut dapat membantu masyarakat memahami bahwa sejarah harus dibaca melalui beragam sumber, termasuk arsip, kesaksian, penelitian akademis, dan konteks politik pada zamannya.
Dengan demikian, kisah Umi Sardjono bukan sekadar cerita tentang seorang tokoh yang tersingkir dari panggung publik, tetapi juga cermin bagaimana pergolakan politik dapat mengubah kehidupan manusia dan membentuk ingatan sejarah suatu bangsa.
(Redaksi/Perpusnas)
