RADARGEMPITA.CO.ID
MEDAN — Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Ebenejer Sitorus, menyoroti ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menuntut pembaruan data secara berkala agar bantuan tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan.
Berdasarkan temuan dari data BPS, ketidaksesuaian terlihat pada kelompok desil 1 hingga 4. Banyak kondisi di lapangan telah berubah: rumah yang dulunya tidak layak huni kini sudah direnovasi, bahkan ada penerima yang sudah memiliki kendaraan bermotor. Ironisnya, nama-nama yang telah meninggal dunia pun masih tercantum dalam daftar penerima.
“Jangan mengandalkan data lama. Data harus diperbarui sesuai kondisi nyata masyarakat. Nama yang sudah meninggal maupun yang ekonominya sudah membaik harus segera dihapus,” tegas Ebenejer, Jumat (11/9/2026).
Politisi Hanura itu menegaskan akurasi data adalah kunci utama keberhasilan perlindungan sosial. Sinergi antara Kemensos, BPS, pemda, dan pemerintah desa sangat dibutuhkan agar bantuan tidak salah sasaran. (Ril)
