Radargempita.co.id
Jakarta, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan suap terkait proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Cory Erin Hardi, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi (MSA), yang diduga terlibat dalam penyerahan uang kepada pejabat daerah.
Saat diperlihatkan kepada publik usai pemeriksaan di Gedung KPK, Cory tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol. Wajahnya terlihat tegang dan lebih banyak menunduk saat digiring petugas.
Berdasarkan keterangan KPK, Cory diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp500 juta kepada Abi Nurwardani, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, pada 6 Juni 2026 di sebuah hotel di Jakarta. Uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya memperoleh atau mempertahankan proyek yang dikerjakan perusahaan.
Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan Bupati Muara Enim H. Edison, Abi Nurwardani, serta Adi Triyadi sebagai tersangka. Penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dana dalam rekening yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Kasus ini kembali menyoroti praktik korupsi dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara serta mengganggu prinsip persaingan usaha yang sehat. KPK menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang terlibat.
Di sisi lain, PT Millenium Solusi Abadi dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, termasuk pengembangan aplikasi, layanan digital, dan konsultasi teknologi. Namun, mencuatnya perkara dugaan suap tersebut berpotensi memberikan dampak serius terhadap reputasi perusahaan di mata publik maupun dunia usaha.
Pengamat antikorupsi menilai praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya melibatkan pemberi dan penerima, tetapi juga mencerminkan persoalan tata kelola yang harus dibenahi secara menyeluruh.
Sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas intervensi dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
Kasus dugaan suap proyek di Muara Enim kini masih dalam tahap penyidikan. KPK terus mendalami aliran dana, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
(Red)
