Radargempta.co.id
JAKARTA, — Abdul Haris Nasution mengungkap bahwa Panglima Besar Soedirman pernah menyusun surat pengunduran diri pada 1 Agustus 1949. Fakta itu tercantum dalam buku Tentara Nasional Indonesia I yang ditulis Nasution pada pertengahan 1950-an.
Dalam catatannya, Nasution menjelaskan bahwa surat tersebut dilatarbelakangi keberatan Soedirman terhadap kebijakan penghentian tembak-menembak (cease-fire) yang dinilai mengganggu kesinambungan strategi pertahanan.
Dalam situasi itu, Soedirman merasa tidak lagi dapat melanjutkan jabatannya sebagai Panglima Besar, dan bersama Panglima Tentara Territorium Djawa (PTTD) saat itu,
Nasution, mengajukan permohonan berhenti kepada Presiden Soekarno.
Surat yang ditandatangani langsung oleh Soedirman itu juga memuat refleksi singkat tentang sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta tantangan membangun tentara kebangsaan di tengah tekanan politik dan militer.
Menurut Nasution, Soedirman menyoroti bahwa kebijakan pertahanan sepenuhnya berada di tangan otoritas politik, yang kerap mengedepankan jalur diplomasi, termasuk melalui penghentian pertempuran.
Kondisi tersebut, tulis Nasution, berulang kali menimbulkan ketegangan antara kepentingan politik dan strategi militer.
Penghentian pertempuran dinilai berakibat pada hilangnya posisi strategis yang telah diperjuangkan di medan tempur, sementara kegagalan diplomasi justru memaksa militer kembali bertempur dalam kondisi yang lebih sulit.
Sebagai contoh, Nasution menyinggung peristiwa di Surabaya saat pasukan Sekutu terdesak, namun pertempuran dihentikan setelah kedatangan Presiden Soekarno, yang membuka jalan bagi perundingan.
Situasi serupa juga terjadi di Semarang, ketika penghentian tembak-menembak dilakukan meski lawan dalam kondisi terbatas.
Di tengah dinamika tersebut, Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan peringatan kepada Nasution agar tidak terjebak pada pandangan militeristik semata.
Hatta menekankan bahwa perjuangan Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 bertumpu pada keseimbangan antara diplomasi dan kekuatan militer.
Setelah melalui pembahasan di tingkat pimpinan nasional dan mempertimbangkan risiko perpecahan, Nasution kemudian mengusulkan kepada Soedirman untuk tidak melanjutkan pengunduran diri tersebut.
Usulan itu diterima, dan Soedirman akhirnya membatalkan surat permohonan berhentinya.
Peristiwa ini mencerminkan dinamika internal perjuangan Indonesia pada masa revolusi, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan diplomasi dan strategi militer di tengah tekanan konflik bersenjata.
(Lie)
