Radargempita.co.id
TANGERANG – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan proses seleksi beasiswa berjalan bersih, transparan, dan berbasis merit. GMNI menilai praktik “titipan”, nepotisme, hingga intervensi kekuasaan dalam seleksi merupakan penyimpangan serius yang merusak prinsip keadilan sosial.
Dalam pernyataannya, GMNI menegaskan beasiswa bukan sekadar bantuan administratif, melainkan instrumen penting mobilitas sosial untuk memutus rantai kemiskinan. Jika akses tersebut dikuasai kepentingan elite, maka ketimpangan justru diproduksi melalui mekanisme birokrasi.
“Praktik titipan tidak hanya merusak integritas seleksi, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia daerah dalam jangka panjang,” tegas GMNI, Jum’at (17/04).
GMNI juga menilai Kabupaten Tangerang membutuhkan generasi unggul yang lahir dari kompetisi sehat dan kesempatan setara. Dominasi faktor kedekatan politik maupun relasi kekuasaan dinilai berpotensi menyingkirkan talenta terbaik.
Untuk itu,
GMNI mendesak Pemkab Tangerang membuka seluruh mekanisme seleksi beasiswa ke publik, mulai dari dasar hukum, kuota, indikator penilaian, hingga daftar penerima akhir. Keterbukaan dinilai penting untuk menutup celah manipulasi serta memulihkan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, GMNI meminta pembentukan sistem pengawasan independen dan kanal pengaduan yang mudah diakses guna menindak dugaan penyalahgunaan wewenang dalam program beasiswa.
“Beasiswa adalah hak sosial bagi yang layak dan membutuhkan, bukan hadiah politik. Ketika kuota diisi titipan, yang dirampas bukan sekadar kesempatan, tetapi masa depan generasi bangsa,” tutup GMNI.
