Radargempita.co.id
JAKARTA, — Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersama Tim Pangan Strategis Nasional, Indonesia-China Economic Cooperation Center (ICECC), serta China National Building Material Group Co., Ltd. (CNBM) membahas percepatan pembangunan Kawasan Lumbung Pangan Terpadu atau Food Estate di Maluku Utara.
Pembahasan berlangsung dalam High-Level Investment Meeting di Perwata Tower, Jakarta Utara, Senin (31/8/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan kerja sama investasi dan percepatan pembangunan kawasan pangan terintegrasi di Indonesia Timur.
Kawasan tersebut akan mengintegrasikan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, infrastruktur rantai pasok, hilirisasi, dan teknologi modern berstandar internasional.
Potensi agrikultur, perkebunan, perikanan, dan sektor maritim di Maluku Utara, khususnya Halmahera Tengah, menjadi dasar pengembangan kawasan. Pemerintah menegaskan, potensi tersebut harus diolah hingga tahap hilirisasi agar tidak berhenti sebagai bahan mentah.
Wakil Gubernur Sarbin Sehe mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyatakan, pembangunan lumbung pangan terpadu harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Investasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Petani, nelayan, dan masyarakat Maluku Utara harus menjadi bagian utama dari program ini,” ujar Sarbin pada Senin.
Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, (diwakili oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe), Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji, Ketua Umum ICECC Agung Laksono, President Director CNBM Zhang Guo Ming, serta perwakilan Tim Pangan Strategis Nasional. Sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan KADIN turut hadir untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
CNBM Siapkan Investasi dan Transfer Teknologi
CNBM menyatakan kesiapan menyediakan investasi strategis, infrastruktur, dan transfer teknologi untuk mendukung pembangunan kawasan lumbung pangan.
Pemerintah daerah menyiapkan dukungan berupa penyediaan lahan dan kemudahan perizinan. Namun, seluruh proses investasi tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung investasi yang memberikan dampak nyata bagi daerah.
“Halmahera Tengah siap menjadi bagian dari pengembangan kawasan pangan terpadu. Namun, investasi harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi daerah,” kata Ikram.
Program ini ditargetkan meningkatkan produksi pangan, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Kurangi Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah
Pengembangan lumbung pangan terpadu juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Tim Pangan Strategis Nasional menyebutkan, sekitar 85 persen pasokan pangan Maluku Utara masih bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kondisi ini menjadi alasan utama perlunya penguatan produksi lokal dan pembangunan ekosistem pangan terpadu.
Selain menggunakan anggaran pemerintah, proyek tersebut akan memanfaatkan pembiayaan investasi. Skema ini diharapkan mempercepat pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Tahap berikutnya mencakup penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Setelah itu, program investasi akan diluncurkan di Maluku Utara dan Halmahera Tengah.
Jika dilaksanakan secara konsisten dan melibatkan masyarakat lokal, Lumbung Pangan Terpadu Maluku Utara berpotensi menjadi model pembangunan pangan di Indonesia Timur. Kawasan ini akan menghubungkan produksi, teknologi, infrastruktur, hilirisasi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat dalam satu ekosistem.
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari nilai investasi. Indikator utamanya adalah meningkatnya kemandirian pangan, bertambahnya nilai produk lokal, terbukanya lapangan kerja, dan tersalurkannya manfaat ekonomi secara langsung kepada petani, nelayan, serta masyarakat Maluku Utara.
(Red)
