Radargempita.co.id
Pojok Berita, – Sejarah politik Chile pada 1973 menyimpan salah satu episode paling kontroversial dalam sejarah Perang Dingin. Pada 11 September 1973, militer Chile menggulingkan Presiden Salvador Allende, pemimpin kiri yang terpilih secara demokratis. Jenderal Augusto Pinochet kemudian mengambil alih kekuasaan dan membangun pemerintahan militer yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Dalam sejumlah dokumen dan kajian sejarah, istilah “Operation Jakarta” disebut sebagai salah satu nama sandi yang digunakan dalam konteks operasi militer Chile. Namun, berbagai klaim mengenai keterlibatan langsung Amerika Serikat, CIA, serta operasi dengan metode false flag harus ditempatkan dalam konteks bukti dan sumber yang tersedia.
Dokumen CIA yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa Amerika Serikat memang menjalankan program operasi rahasia di Chile sejak 1970. Operasi tersebut antara lain mencakup upaya memengaruhi politik Chile dan menciptakan kondisi yang dapat melemahkan pemerintahan Allende. Dalam salah satu operasi sebelumnya, CIA bahkan terlibat dalam upaya mendukung penculikan Panglima Angkatan Darat Chile, Jenderal René Schneider, dengan tujuan membuka jalan bagi kemungkinan kudeta.
Namun, hubungan antara operasi-operasi rahasia tersebut dan kudeta militer pada September 1973 merupakan persoalan sejarah yang kompleks. Karena itu, penyebutan seluruh rangkaian peristiwa tersebut sebagai satu operasi false flag perlu disertai bukti dan atribusi yang jelas.
Pinochet dan “Chicago Boys”
Setelah Allende digulingkan, Chile memasuki era pemerintahan militer di bawah Pinochet. Pada periode berikutnya, kelompok ekonom yang dikenal sebagai Chicago Boys memperoleh pengaruh besar dalam perumusan kebijakan ekonomi.
Para ekonom tersebut sebelumnya mendapatkan pendidikan di University of Chicago dan membawa gagasan ekonomi yang menekankan mekanisme pasar, stabilitas moneter, perdagangan terbuka, serta pengurangan peran langsung negara dalam perekonomian.
Milton Friedman sendiri bukan perancang kudeta Chile. Ia baru mengunjungi Chile pada 1975, sekitar dua tahun setelah Allende digulingkan. Dalam kunjungannya, Friedman bertemu Pinochet dan memberikan pandangan mengenai penanganan inflasi serta kebijakan ekonomi. Ia kemudian mengirimkan surat kepada Pinochet yang berisi rekomendasi kebijakan ekonomi, termasuk apa yang kemudian dikenal sebagai pendekatan shock treatment.
Fakta tersebut penting untuk membedakan antara kudeta politik 1973 dan penerapan kebijakan ekonomi berhaluan pasar yang menguat setelah kudeta.
Pertarungan Gagasan Ekonomi
Perdebatan tersebut tidak hanya terjadi di Chile. Pada era yang sama, dunia berkembang menghadapi pertanyaan besar: bagaimana negara-negara Dunia Ketiga membangun perekonomian tanpa terjebak dalam ketergantungan terhadap negara-negara industri maju?
Salah satu kerangka pemikiran yang berkembang adalah Dependency Theory atau teori ketergantungan. Teori ini melihat hubungan ekonomi internasional sebagai salah satu faktor yang dapat mempertahankan ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang.
Di Indonesia, perdebatan mengenai arah pembangunan ekonomi juga berlangsung keras. Sejumlah intelektual dan ekonom memperdebatkan sejauh mana Indonesia harus membuka diri terhadap modal asing, bagaimana negara mengelola sumber daya ekonominya, serta model pembangunan apa yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia.
Nama-nama seperti Widjojo Nitisastro dan kelompok ekonom yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley berada di pusat perumusan kebijakan ekonomi Orde Baru. Di sisi lain, muncul kritik dari kelompok intelektual dan aktivis yang mempertanyakan ketergantungan Indonesia terhadap modal dan pemikiran ekonomi Barat.
Perdebatan tersebut kemudian bertemu dengan dinamika politik yang lebih luas pada awal 1970-an dan menjadi salah satu konteks yang menyertai Peristiwa Malari 1974.
Malari tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor. Peristiwa tersebut merupakan pertemuan berbagai persoalan: kritik terhadap dominasi modal asing, ketegangan politik domestik, gerakan mahasiswa, konflik elite, serta dinamika kekuasaan di sekitar pemerintahan Presiden Soeharto.
Bung Karno dan Gagasan Kemandirian
Jauh sebelum perdebatan tersebut mencapai puncaknya, Soekarno telah membangun gagasan mengenai posisi Indonesia di tengah pertarungan kekuatan global.
Dalam politik luar negerinya, Soekarno melihat kolonialisme tidak berhenti pada penguasaan wilayah. Ia juga melihat adanya bentuk dominasi baru melalui kekuatan ekonomi, politik, dan pengaruh internasional.
Istilah Nekolim—Neokolonialisme, Kolonialisme, dan Imperialisme— menjadi salah satu konsep penting dalam pidato dan politik Soekarno. Ia memandang negara-negara baru merdeka harus memiliki kemampuan menentukan arah ekonominya sendiri dan tidak sekadar menjadi pasar atau sumber bahan mentah bagi negara-negara maju.
Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui politik solidaritas negara-negara Asia-Afrika dan Dunia Ketiga. Konferensi Asia-Afrika 1955 serta berbagai gagasan mengenai kerja sama negara-negara berkembang menjadi bagian dari upaya membangun tatanan internasional yang tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan Barat maupun blok Soviet.
Bagi Soekarno, persoalan utama bukan sekadar pertentangan ideologi antara kapitalisme dan komunisme. Ia melihat persoalan yang lebih besar pada hubungan kekuasaan, sumber daya, modal, dan kemampuan suatu bangsa menentukan nasibnya sendiri.
Ketika Indonesia Memilih Arah Berbeda
Gagasan kemandirian ekonomi dan politik yang dikembangkan Soekarno kemudian berhadapan dengan perubahan besar setelah 1965.
Pergantian kekuasaan membawa perubahan fundamental dalam arah politik dan ekonomi Indonesia. Pemerintahan Soeharto membuka ruang lebih luas bagi para ekonom yang berorientasi pada stabilisasi ekonomi, investasi asing, dan integrasi dengan perekonomian global.
Dalam perkembangan berikutnya, arah pembangunan Indonesia menjadi bagian dari perdebatan panjang mengenai hubungan antara negara, pasar, modal asing, dan kepentingan nasional.
Ekonom Jepang Yoshihara Kunio kemudian menggunakan istilah ersatz capitalism atau “kapitalisme semu” untuk menggambarkan karakter tertentu dari perkembangan kapitalisme di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Karena itu, sejarah Indonesia dan Chile pada era Perang Dingin menarik untuk dikaji secara beriringan. Keduanya menunjukkan bagaimana pergulatan politik tidak selalu berdiri sendiri. Di belakangnya terdapat pertarungan gagasan mengenai negara, pasar, modal, kedaulatan ekonomi, serta posisi negara berkembang dalam sistem internasional.
Namun, sejarah juga menuntut kehati-hatian.
Menghubungkan berbagai peristiwa besar—dari Chile 1973, CIA, Pinochet, Chicago Boys, Malari 1974 hingga perubahan ekonomi Indonesia—tidak cukup hanya berdasarkan kemiripan pola. Setiap hubungan sebab-akibat harus diuji melalui dokumen, kesaksian, arsip, dan penelitian sejarah yang dapat diverifikasi.
Pada akhirnya, pertanyaan pentingnya bukan sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana sebuah bangsa menentukan arah politik dan ekonominya ketika berhadapan dengan kepentingan global yang jauh lebih besar?
Membaca sejarah secara runtut dan kritis menjadi penting agar generasi berikutnya tidak hanya mewarisi cerita, tetapi juga memahami bagaimana keputusan-keputusan politik dan ekonomi masa lalu membentuk Indonesia hari ini. Sejarah bukan sekadar kenangan. Ia adalah pelajaran tentang pilihan, kekuasaan, dan konsekuensinya.
(Red)
