Radargempita.co.id
JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah berperan aktif mendukung program swasembada pangan melalui penguatan penyuluhan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan operasional bagi penyuluh di lapangan.
Tito menegaskan, keberhasilan swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dukungan nyata pemerintah daerah. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memiliki peran strategis karena menjadi ujung tombak pendampingan petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.
“Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi, selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” kata Tito di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan seusai penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Penandatanganan SEB bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan swasembada pangan.
Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, yang mengatur penataan pendayagunaan penyuluh pertanian di bawah Kementerian Pertanian.
Tito menjelaskan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menjadi fasilitas penting bagi para penyuluh untuk menjalankan tugas pendampingan kepada petani di tingkat kecamatan. Karena itu, pemerintah daerah diminta turut memastikan operasional BPP berjalan optimal.
Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain dukungan operasional, pemerintah pusat juga menyiapkan perbaikan terhadap BPP yang mengalami kerusakan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memastikan kebijakan swasembada pangan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi terlaksana secara efektif hingga tingkat petani.
“Kami kira, kita mem-back up sepenuhnya kepada Bapak Menteri Pertanian,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Mereka menjalankan tugas dengan memanfaatkan 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai daerah.
Amran memastikan Kementerian Pertanian akan mempercepat perbaikan BPP yang rusak agar fasilitas tersebut dapat kembali digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan penyuluhan.
“Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung,” kata Amran.
Ia menjelaskan, keberadaan BPP yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran tugas penyuluh dalam mendampingi petani. Dengan fasilitas yang layak dan dukungan operasional yang memadai, penyuluh diharapkan dapat menjalankan fungsi pembinaan, menyampaikan teknologi pertanian, serta membantu petani meningkatkan hasil produksi.
Dalam kesempatan yang sama, Amran juga mengapresiasi peran Mendagri dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah.
“Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini,” tuturnya.
Penguatan penyuluhan pertanian, perbaikan infrastruktur BPP, dan dukungan anggaran daerah menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi lintas pemerintahan. Namun, keberhasilan swasembada pangan juga memerlukan pelaksanaan program yang konsisten, pendampingan petani yang berkelanjutan, serta pemantauan hasil produksi agar kebijakan tersebut memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan nasional.
(Zaenal)
